pola pikir dan pola kerja yang konsisten di setiap level organisasi,” ujar Kurleni.
Kemenpar menargetkan 30 persen unit kerja dapat meraih predikat WBK dan WBBM pada tahun mendatang. Saat ini, nilai Reformasi Birokrasi Kemenpar mencapai 86,31 dengan kategori A-, dan terus ditingkatkan untuk mendorong kinerja serta kesejahteraan aparatur.
Strategi utama pembangunan Zona Integritas mencakup penguatan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran agar menjadikan integritas sebagai budaya organisasi, penyederhanaan tata laksana dan prosedur kerja agar pelayanan publik lebih efisien, cepat, dan transparan. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur melalui penegakan disiplin dan pengembangan kompetensi, pembentukan agen perubahan di setiap unit kerja, serta integrasi teknologi digital dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Seluruh langkah tersebut diperkuat dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkelanjutan, termasuk pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, dan penanganan benturan kepentingan.
“Melalui strategi terintegrasi ini, Kemenpar berkomitmen menciptakan birokrasi yang adaptif, bersih, dan melayani, serta menjadi contoh nyata penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan instansi pemerintah,” kata Kurleni.
Dalam rangka memperkuat komitmen pimpinan dan jajarannya dalam pembangunan Zona Integritas, Biro SDMO selaku koordinator tiga area perubahan melaksanakan pendampingan kepada lima deputi di lingkungan Kemenpar untuk memenuhi data dukung yang dibutuhkan.
Pendampingan di Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan telah dilaksanakan pada 15 Oktober 2025, di mana seluruh jajaran pimpinan menyatakan komitmennya membangun Zona Integritas di unit kerja masing-masing.
Biro Komunikasi
Kementerian Pariwisata
