JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Universitas Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Konsep Strategi Pertahanan dan Keamanan IKN Berbasis Smart Defence and Security 5.0” di Jakarta, Rabu, 3 April 2024.
Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI (Sesko TNI) Marsekal Madya TNI Samsul Rizal, S.I.P, M.Tr. (Han), yang menjadi salah satu narasumber FGD tersebut, memaparkan konsep Pertahanan 5.0 di IKN. Ia menegaskan, pertahanan IKN harus menjadi keutamaan bagi Indonesia.
Jenderal bitang tiga ini menganalisis, posisi IKN saat ini mendekat ke ancaman konflik di Utara. Tiga proyeksi ancaman bagi Indonesia di sekitar IKN adalah, pertama, militerisasi Pulau di Laut China Selatan oleh China. Kedua, pembukaan kembali pangkalan AS di Filipina, dan ketiga, ketegangan di Taiwan.
“Perpindahan ibu kota membawa Center of Gravity (CoG) Indonesia mendekat ke berbagai proyeksi ancaman yang ada di Utara. Tidak secara langsung terlibat, tapi efek dampak dari konflik itu akan mempengaruhi,”tegas Marsdya TNI Samsul Rizal .
Marsdya TNI Samsul Rizal memaparkan, saat ini konflik telah mengalami peralihan dan memasuki peperangan generasi kelima yang menekankan pada aksi militer non-kinetik, seperti rekayasa sosial, mis-informasi, serangan siber, dan AI yang sepenuhnya otonom. Konsep Revolution Military Affaris (RMA) yaitu perubahan paradigma dalam karakter dan bagaimana perang dijalankan, dengan ciri penggunaan teknologi baru ke dalam sistem militer yang digabungkan dengan konsep operasional yang inovatif dan adaptasi organisasional. “RMA bukan hanya penggunaan teknologi mutakhir di dalam sistem militer, melainkan melibatkan adanya perubahan mendasar dalam doktrin dan organisasi yang sesuai dengan perubahan tersebut,”tuturnya.
FGD dibuka oleh Kepala Otorita IKN Prof. Ir. Bambang Susantono, M.C.P, M.S.C.E. Ph.D sekaligus menjadi pembicara kunci (keynote speaker). Narasumber FGD adalah Rektor Universitas Pertahanan RI Letjen TNI Jonni Mahroza, S.I.P, M.Sc., Ph.D, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Agria Ramdhan, Deputi Bidang Polhuhankam Bappenas Bogat Widyatmoko, SE, MA., Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Brigjen Pol Dr. Indarto, SH, S.Sos, S.I.K, M.Si., Sesdirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Dr Oktaheroe Ramsu, S.I.P, M.Sc., Komandan Sesko TNI Marsdya TNI Samsul Rizal, S.I.P, M.Tr (Han)., Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., Deputi Taplai Lemhanas Mayjen TNI Rido Hermawan, M.Sc., dan Dosen Binus University Curie Maharani Savitri, Ph.D.
Kepala Otorita IKN Prof Bambang Susantono mengungkapkan, topik pertahanan dan keamanan IKN, sebagai bagian dari strategi besar Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Saat ini sedang terjadi megatrend pergeseran lanskap teknologi yang demikian cepat. Teknologi robotic, big data, artificial intelligence (AI), internet of things (IoT) menjadi aktivitas sehari0hari dan membuka peluang terciptanya hidup lebih baik. Namun, ini menjadi tantangan baru yang belum pernah dihadapi generasi sebelumnya.
“Berdasarkan PP No.27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita IKN, kewenangan Otorita IKN mencakup semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintah absolut yang salah satunya adalah pertahanan dan keamanan (Hankam). “Soal Hanka mini di luar kewenangan kami, kami banyak menerima, mendengar, mendapat masukan,”ungkap Bambang. Nanti berbagai masukan dalam FGD akan dihimpun dan diselaraskan dengan strategi pertahanan keamanan IKN.
Konsep smart security and smart defense, jelas Samsul Rizal, dari aspek smart security adalah penerapan teknologi informasi, combat cloud, operasi lintas medan dan fusi (penyatuan). Sementara dalam aspek smart defense terdiri dari informasi, penginderaan, serangan, dan komando. Implementasinya, adalah akuisi kekuatan utama yang dapat menghasilkan efek deterrence merupakan hal krusial. Alusista yang diakuisisi harus harus berbasis teknologi terkini. Penggunaan alutsista secara integratif dan kolaboratif. Penggunaan alutsista yang yang dapat digunakan secara lintas matra dapat memaksimalkan fungsi dan kegunaan alusista. “Penggunaan smart defense melalui integrasi sistem dan penggunaan alusista kolaboratif dapat menciptakan efisiensi anggarn dari alutsista, menyeimbangkan penangkalan potensi ancaman dan pemberian ruang fiskal,”papar ungkap jenderal peraih Adhi Makayasa lulusan Akademi Militer angkatan tahun 1990 ini.
Samsul Rizal menjelaskan, pembangunan postur pertahanan IKN melalui smart defense, dibutuhkan pemenuhan terhadap aspek teknologi dan sumber daya manusia. “Teknologi berperan sebagai tulang punggung dalam implementasi konsep Pertahanan 5.0 di IKN,”tegasnya, seraya menyebutkan biaya untuk teknologi ini dibutuhkan anggaran besar.
Sumber daya manusia berfungsi sebagai pengendali utama teknologi dan pengambil keputusan kritis, dimana SDM militer perlu memiliki (1) kepekaan terhadap perkembangan teknologi terbaru, (2) pemahaman mendalam tentang taktik dan strategi kontemporer, (3) serta kemampuan untuk mengelola sumber daya manusia dan teknologi secara efektif dalam operasi Pertahanan 5.0. Smart defense juga mengintergrasikan matra darat, matra laut, dan matra udara. Untuk implementasi Perthanan 5.0 diperlukan dukungan institusional, komitmen anggaran, nilai-nilai, dan industri pertahanan.
Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus Ketua Kelompok Strategi Pertahann dan Keamanan Otorita IKN, Mayjen TNI Achmad Adipati Karnawidjaja menjelaskan bahwa IKN memiliki konsep strategi pertahanan berbasis siber. “Siber IKN yang diinginkan adalah membangun suatu siber yang mempunyai kedaulatan, kemandirian, dan ketangguhan,”ujar Adipati. Ia menjelaskan, hal utama yang harus disiapkan adalah menyiapkan sumber daya manusia. Untuk itu, akan dibangun laboratorium siber dan satuan tugas siber.
Direktur Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Brigjen Pol Dr. Indarto, SH, S.Sos, S.I.K, M.Si memaparkan aspek kemanan di IKN yang disebutkan sebagai pemolisian harmoni. Ia menyebut dalam penerapan smart policing harus berorientasi pada pelayanan masyarakat dana bukan hanya aspek keamanan. Karena ketika teknologi cerdas itu diterapkan ada isu intervensi privasi, intervensi hak-hak warga negara, dan kekhawatiran akan keamanan data.
Pemolisian harmoni, sebut Indarto, pemeliharaan keamanan yang modern dan manusiawi. Dengan pemolisian harmoni, smart policing digabungkan dengan community policing, dimana masyarakat dilibatkan dalam menentukan pengawasan seberapa etis smart policing . Ada dua hal yang diterapkan, pertama partnership, kemitraan. Kedua, problem solving, pemecahan masalah masyarakt dengan konteks masalahnya,”ungkap Brigjen Pol Indarto.
Kerangka kerja pemolisian harmoni di IKN, jelas Indarto, ada komando terintegrasi berupa command center yang fungsinya adalah (1) Pelayanan kepolisian, (2) Pencegahan kejahatan, (3) penegakan hukum. “Semua teknologi high tech,”ujarnya. Ia juga mendorong untuk membangun teknologi mandiri tidak tergantung pada vendor luar negeri karena terkait dengan data dan keamanan data.***
