Rencana pemindahan ibu kota baru akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangnan Nasional/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa baru-baru ini mengungkapkan renana pemberian nama pada ibu kota baru yaitu “NUSANTARA”, hal tersebut di ungkapkan pada rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN). Wacana pemindahan ibu kota ini juga pernah dibincangkan kembali pada saat masa penjabatan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto sempat merencanakan pembindahan ibu kota di Jonggol, Bogor. Hingga pada saat masa penjabatan presiden SBY yang pernah menawarkan untuk mengatasi masalah kemacetan yang ada di ibu kota yaitu dengan memindahkan ibu kota lama ke ibu kota yang baru. Namun berita ini memang benar-benar bukan lagi sebuah wacana, pasalnya presiden telt meresmikan pemindahan ibu kota ini pada Senin, 26 agustus 2019 dan mengumumkan kembali perihal pemindahan ibu kota saat pidato kenegaraan di gedung DPR, MPR RI 2019.
Rencana peminahan IKN menimbulkan banyak pro dan kontra, salah satunya terkait perekonomian di Indonesia, apakah pemindahan ibu kota baru ini akan memperbaiki perekonomian atau malah sebaliknya memperburuk perekonomian yang akan terjadi di Indonesia. Namun, presiden Joko Widodo memberikan beberapa alasan terkait urgensi pemindahan ibu kota baru, beberapa alasan tersebut seperti keberadaan Jakarta sudah banyak menanggung beban sebagai pusat pemerintahan, pusat admnistrasi, pusat perdagangan, dan pusat keuangan, hingga pusat jasa. Melihat alasan tersebut kondisi Jakarta jauh dari kata ideal, mulai dari lingkungan maupun kepadatan penduduknya. Luas wilayah menjadi salah satu alasan pertimbangan pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru, dimana Kalimantan Timur dianggap masih terdapat lahan yang cukup luas yang dimiliki oleh pemerintah sehingga pemerintah tidak perlu menyisikan anggaran lebih untuk pembebasan lahan baik kepada penduduk maupun swasta.
Anggaran pemindahan ibu kota baru diperkirakan sekitar 466 Triliun, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalkan anggaran pemindahan ibu kota tersebut tergantung dari APBN, Pembayaran untuk pemindahan ibu kota baru ini diharapkan seminimal mungkin tergantung pada APBN. Skema pendanaan ibu kota baru nantinya di dapatkan dari pengelolaan asset baik ibu kota baru maupun Jakarta, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi langsung baik BUMN maupun swasta. Namun perkiraan yang bisa didapatkan sekitar 340 Triliun dengan investasi langsung. Adanya pemindahan ibu kota baru tersebut juga diharapkan mampu meratakan pembangunan dan mendorong tumbuhnya kawasan perekonomian baru di luar pulau Jawa. Selain itu pemindahan ibu kota baru juga diharapkan dapat menambah produk domestic bruto sebesar 0,1 dari realisasi PDB.
Pemindahan ibu kota baru juga berpengaruh pada pengurangan kesenjangan sosial dari aspek ekonomi yang terjadi pada individu maupun kelompok, yaitu dengan melihat adanya kenaikan harga modal sebesar 0,23% dan terjadi kenaikan harga modal sebesar 1,37% serta mendorong adanya investasi khususnya disektor jasa. Calon ibu kota baru yang berada di Kalimantan Timur tepatnya di Kutai Kartanegara merupakan salah satu wilayah penyumbang devisa Negara terbesar bagi penambahan dana APBN. Kutai Kartanegara adalah kontribusi terbesar perekonomian daerah di Kalimantan Timur. Perlu diketahui bahwa Kalimantan Timur memiliki 5,2 juta (ha) tambang dari 24% luas wiayah daratan Kalimantan Timur serta sumbangan 26% PDRB di Kalimantan Timur. Meihat dari total kekayaan yang dimiliki Kutai Kartanegara tidak salah lagi bila Kutai merupakan kota terkaya di Indonesia. Selain Kutai Kartanegara yang dijadikan sebagai ibu kota baru , Panajem Peser Utara juga nantinnya akan menjadi wilayah dari pemindahan ibu kota baru. Peluang ekonomi bagi masyarakat dan investor merupakan salah satu dampak dari pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara. Perekonomian masyarakat nantinya akan pindah pada sektor barang dan jasa, dari pemindahan ibu kota ini diharapkan nantinya akan banyak perusahaan serta investor yang menginvestasikan di daerah Penajam Paser Utara sehingga akan meningkatkan perekonomian yang ada pada wilayah tersebut.
Pandemi Covid 19 (Corona Virus Disase- 19) yang melanda dunia selama 2 tahun belakangan ini mengguncangan di sebagian besar negara, terlebih penyebaran virus Covid 19 terjadi begitu cepat hingga mengakibatkan banyak kematian. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah penyebaran Covid 19 mulai dari pembatasan aktivitas masyarakat hingga pemberlakuan lockdown dengan cara melarang masyarakat untuk berkunjung ke wilayah lain dan sebaliknya, masyarakat luar tidak diperkenankan masuk ke negara lain. Adanya pemberlakuan tersebut tentu saja berdampak pada kehidupan manusia pada umumnya, terutama dari sisi kesehatan, ekonomi, sosial, lingkungan, pendidikan dan lain sebagainya. Adanya rencana pemindahan ibu kota baru membutuhkan pendanaan yang cukup banyak, namun di sisi lain Indonesia saat ini sedang berusaha memulihkan perekonomian akibat dari adanya pandemi Covid-19.
Dikutip melalui Media Kernels Indonesia pada periode 17-24 April 2021 terdapat beberapa isu mengenai ibu kota baru salah satunya yaitu desakan kepada pemerintah untuk fokus menangani Covid-19, melalui pemberian bantuan pada masyarakat dengan mengalokasikan dana yang ada untuk menangani Covid. Terhitung dalam 17-24 April 2021 terdapat sekitar 60.857 engagements brhubungan dengan isu ibu kota baru yang muncul di Instagram, unggahan terkait rencana pemerintah untuk mengkonsultasika penyusunan rencana induk ibu kota baru dengan bayaran 85 Miliar mendapatkan engagement terbanyak dalam media sosial, tidak hanya itu perhatian warganet juga berfokus pada penilaian terhadap pemerintah yang belum mampu menangani wabah Covid-19 dengan maksimal malah memunculkan proyek pemindahan ibu kota baru.
Sumber: Media Kernels Indonesia
Dari beberapa pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah perlu melakukan pengkajian ulang terkait dengan rencana pemindahan ibu kota baru di tengah mewabahnya Covid-19, pemerintah dirasa perlu melakukan pengurangan intensitas pembahasan di muka publik terkait kelanjutan pemindahan ibu kota baru. Tetap memfokuskan perhatian publik terkait langkah konkret yang dilakukan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi Covid-19, karena dalam kondisi seperti saat ini rakyat tidak terlalu membutuhkan pelatihan online atau rencana pemindahan ibu kota baru, tetapi langkah konkrit seperti bantuan langsung tunai (BLT) maupun bantuan non tunai.
Peneliti CSPS SKSG UI
