INDONESIAREVIEW.ID – Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu diperbaharui dan disempurnakan. “Publikasi data yang ada saat ini sekitar 64 juta UMKM masih harus diverifikasi ulang,” terang Asisten Staf Khusus Wapres RI Guntur Subagja dilansir dari instagram pribadinya, Rabu (23/11/2022).
Hal ini ia sampaikan saat menerima silaturahmi dan diskusi dengan Agung Saputra dari Komunitas Organik Indonesia (KOI) DIY-Jateng dan Bejo Tri Harso Wibowo dari Garda Transfumi DI Yogyakarta yang menjadi pendamping UMKM dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), di kantor Sekretariat Wapres RI.
Lebih lanjut Guntur juga mengatakan realita di lapangan banyak data-data mati dan bahkan “bodong”.
“Namanya ada, NIB ada, tapi dicek usahanya tidak ada. Ada juga data lama yang usahanya sudah tidak ada,” ujarnya.
Menurut Guntur, UMKM adalah fondasi perekonomian nasional.
“Di tengah krisis pandemi Covid-19, khususnya usaha mikro dan kecil, terdampak dahsyat. Tapi mereka cepat bangkit lagi saat pandemi melandai”.
Ia juga mengatakan UMKM sebagai penyelamat ekonomi nasional di setiap krisis. Usaha mikro dan kecil juga menyerap tenaga kerja terbanyak.
“Usaha mikro dan kecil lahir mandiri, berkembang sendiri, dan saat kesusahan juga dihadapi sendiri. Hebatnya, mereka cepat bangkit setelah terhempas krisis dan terus berkarya untuk bangsa,” ujarnya.
Diakhir Guntur menyampaikan diperlukan lebih banyak pemuda seperti Agung dan Bejo yang aktif mendampingi UMKM, mulai dari pendataan, pendampingan proses perijinan hingga membangun jejaring membuka akses pasar dan permodalan. Hal ini penting untuk mempercepat kebangkitan UMKM Indonesia.*
